SBY-BOEDIONO REZIM PELANGGAR HAM DAN PERAMPOK UANG RAKYAT! PENUHI HAK-HAK DASAR RAKYAT!

GERAKAN RAKYAT MENUNTUT UPAH, TANAH DAN KERJA
100 Hari Perlawanan Rakyat Melawan Rejim Boneka Amerika, Anti-Rakyat SBY-BOEDIONO

Salam Demokrasi !
Setiap tahunnya rakyat seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia memperingati hari HAM Internasional yang di deklarasikan 10 Desember 1948. Pernyataan sikap universal 61 tahun yang lalu ini menyatakan setiap Negara tanpa kecuali akan memberikan jaminan atas hak-hak manusia baik itu hak Sipil Politik (SIPOL) maupun Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB)..
Kenyataan di Indonesia, sampai hari ini berbagai hak-hak rakyat belum dijamin oleh Negara. Bahkan Negara di bawah pimpinan rejim SBY–Budiono senantiasa membuat dan menjalankan berbagai kebijakan yang mengangkangi hak rakyat yang hakekatnya sama dengan merampas hak–hak rakyat.



Bagaimana tidak !..Buruh bekerja tanpa jaminan kepastian kerja serta dengan upah dan jaminan kesejahteraan yang sangat rendah. Ketika krisis datang lebih dari 500.000 buruh di PHK dan diperkirakan 1,6 juta pada akhir tahun 2009. padahal angka pengangguran di Indonesia mencapai 9,25 juta termasuk 700.000 pengangguran terdidik.
Sementara itu kehidupan kaum tani juga semakin terpuruk akibat semakin maraknya perampasan dan monopoli kepemilikan atas tanah. Penembakan, penangkapan dan kriminalisasi atas petani seolah menjadi hal yang wajar, di Tanah Awuk NTB, Takalar Sulawesi Selatan, Pasuruan dan yang terbaru di Ogan Ilir adalah bukti tidak adanya jaminan kemerdekaan hidup bagi kaum tani di Indonesia.

Disiss lain dengan sengaja rejim SBY–Budiono telah menghambat kesadaran politik rakyat, pelarangan dan pembatasan kegiatan berserikat, berorganisasi dan mengeluarkan pendapat terus terjadi. Buruh dihambat untuk berserikat di pabriknya, petani Ditakuti dan diintimidasi jika berorganisasi, pemuda mahasiswa selalu dibatasi dalam berorganisasi, berserikat dan mengeluarkan pendapat termasuk dalam kebebasan mimbar akademik.
DI SEKTOR KEBUDAYAAN. Rakyat dibiarkan dalam keterbelakangan budaya, salah satunya adalah dengan membatasi akses rakyat terutama pemuda untuk mendapatkan pendidikan. Dalih mengeluarkan UU BHP untuk meningkatkan kualitas pendidikan bertemu dengan kenyataan semakin mahalnya biaya pendidikan. Artinya SBY–Budiono berlaku diskriminatif terhadap hak pendidikan.

SBY–Budiono bukanlah tidak tahu pada keadaan rakyat, tetapi tidak mau peduli. Ketika rakyat terlilit kesusahan hidup, jutaan kelaparan, jutaan putus sekolah, jutaan pengangguran. para kapitalis birokrat seperti tidak tahu malu merampas dan merapok uang rakyat secara besar-besaran, baru saja dilantik para menteri sudah minta naik gaji, Bagi-bagi jabatan di antara partai peserta pemilu, belum lagi Skandal Bank Century, Bank Bali, Kriminalisasi KPK dan Suap PT Masaro menunjukan bagaimana watak birokrat Indonesia yang sangat kapitalistik.
Negara lewat rejim SBY–Budiono telah menciptakan dirinya sebagai alat yang menguntungkan bagi segelintir klas dan golongan di Indonesia. Hanya Tuan tanah, Kapitalis Birokrat, Borjuasi Besar Komprador yang akan mendapatkan keuntungan. Mereka akan berbagi kekuasaan dan keuntungan dan dengan kompak akan melakukan perampasan atas hak-hak rakyat demi pengabdiannya pada Imperialisme, dengan menyerahkan bulat-bulat segala sumber daya alam dan manusia Indonesia kepada negeri Imperialis.
Kami Berpandangan, Berpendirian dan Bersikap dalam Momentum Hari HAM Internasional 10 Desember 2009. Perjuangan Massa harus terus dikobarkan dan Gerakan massa Demokratis harus menaikan kualitas dan kuantitasnya, dengan terus menuntut hak-hak rakyat. Penderitaan rakyat yang sudah begitu dalam dan menjadi kenyataan bagi kaum buruh dan tani sebagai bagian rakyat yang paling tertindas dan pendirian paling teguh untuk memperkokoh persatuan. Aliansi dasar inilah yang secara kongrit Paling Konsisten melancarkan perjuangan Rakyat Melawan Rejim Boneka, Wakil Sejati dari Imperialisme dan Feodalisme.

Dengan momentum hari HAM 2009 kami menuntut Hentikan Perampasan Upah, Tanah dan Kerja sebagai tuntutan Pokok Rakyat, Kami Juga Menuntut pada rejim untuk:
1. Menghentikan PHK dalam bentuk apapun, Penuhi Upah layak dan Hapuskan system kontrak dan Outsourcing bagi Buruh.
2. Hentikan Perampasan Tanah, Sediakan Sarana Produksi Murah dan Tingkatkan harga Hasil Pertanian serta Jalankan Reforma Agraria Sejati Bagi Kaum Tani.
3. Hapus Biaya Penempatan yang tinggi/ Overcharging, Ratifikasi Konvesi PBB tahun 1990 (tentang Perlindungan BMI), Bubarkan Terminal Khusus TKI dan Cabut UU PPTKILN bagi Buruh Migran Indonesia.
4. Memberikan Jaminan Sekolah Gratis, Kuliah Murah (Turunkan SPP, Hapus Biaya Masuk Kuliah dan Tingkatkan Fasilitas) Cabut UU BHP, Realisasikan anggaran 20% APBN dan APBD untuk pendidikan bagi Pelajar dan Mahasiswa.
5. Usut Tuntas Berbagai Kasus Korupsi dan Perampokan Uang Rakyat.
6. Penuhi Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Reproduksi bagi perempun/ Keluarga Miskin.
7. Buka Lapangan Pekerjaan seluas-luasnya dan Jamin kebebasan berekspresi dan Berorganisasi Bagi Seluruh Rakyat.